Tim Pengendali Inflasi Daerah Dikerahkan

Table of Contents

SEMARANG – Guna mengantisipasi terjadinya inflasi pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tim pengendali inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah di kerahkan untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime.

“Terkait inflasinya, tadi langsung kita sambung dengan rapat di tingkat Forkompimda bersama kabupaten/kota agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengikuti rakor secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Mapolda Jateng, Senin (5/9/2022).

“Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu, kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa langsung melakukan tracing, terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah transportasi sistem, atau ada faktor x yang mesti kita bereskan,” terang dia seperti di lansir dari jatengprov.go.id.

Kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Ia juga meminta seluruh Tim Pangan Daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan.

Baca Juga : Bantalan Sosial Tambahan Bakal Disalurkan, Ada BLT dan BSU

“Tentu saja tim pangan daerah semuanya on. Tidak ada yang tidak on. Maka kita akan kawal semuanya. Termasuk stok BBM yang mesti terisi, yang mesti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu,” katanya.

Penjagaan

Mengenai stok BBM, lanjut dia, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM.

Hal itu di lakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.

“Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan di operasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini,” tambahnya.

“Maka Kapolda dengan Kodam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU, dan sebagainya di pastikan di jaga,” jelasnya di dampingi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV/ Diponegoro Widi Prasetijono.

Ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM yang harus segera di sampaikan kepada masyarakat.

Pertama, data sains harus di sampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah di siapkan oleh pemerintah agar di buka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.

“Kita mesti menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang di perintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2 persen dari dana transfer umum ke daerah, agar di ambil untuk di sesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” terangnya.

Baca Juga : Disiapkan 10 Ribu Kouta PPG Guru PAI dan Umum

“Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. Lalu komunikasi, kita minta untuk sama datanya sesuai data dari pemerintah pusat. Sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten/kota,” katanya.

Sisi Suplai

Informasi tersebut akan terus di sampaikan kepada masyarakat, termasuk kondisi pasar yang ada. Tugas pemerintah juga untuk mengantisipasi sisi suplai dan demand-nya, termasuk distribusinya.

Maka pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi ketika di butuhkan. Seperti beberapa bulan lalu saat beberapa harga komoditas pangan naik dan mengakibatkan inflasi.

“Operasi yang mesti di lakukan oleh pemerintah sudah kita lakukan beberapa bulan lalu. Satu operasi pasar, kedua bagaimana kita bisa memberikan subsidi harga dan transportasi,” ujarnya.

Baca Juga : Siapkan Bansos dan OP dalam Hadapi Gejolak Harga

“Kalau perlu daerah yang panen segera di distribusikan kepada kabupaten/kota atau provinsi lain yang membutuhkan. Sehingga perdagangan antardaerahnya bisa berjalan. Kita hanya butuh semua serius turun, kalau sudah turun jangan di wakilkan lagi,” tandasnya.(*-7)

 

Sumber : jatengprov.go.id

Tautan Sumber Berita

Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kantor Desa:

Jl. Raya Bantarsari, Bantarsari, Kec. Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53281

© 2022 made by: sketsaemas.com