Bupati Tanggapi Pandangan Fraksi-fraksi tentang Raperda Perubahan APBD 2022

Table of Contents

You are currently viewing Bupati Tanggapi Pandangan Fraksi-fraksi tentang Raperda Perubahan APBD 2022

CILACAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap kembali menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Cilacap, Jumat (16/9/2022). Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat dan dihadiri oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dan wakilnya Syamsul Aulia Rachman, Wakil Ketua DPRD Purwati, Sekretaris Daerah Awaluddin Muuri dan para anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat.
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat.

Menanggapi pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya, Bupati Cilacap menjelaskan penyebab turunnya Pendapatan Daerah sebesar 1,77% pada Raperda APBD Perubahan Tahun 2022, yakni adanya losing Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pelabuhan Indonesia yang  teranulir dari peraturan-peraturan sebelumnya, dimana Bupati/Walikota mengenakan tarif 0% atas BPHTB Proyek Strategis Nasional (PSN) serta turunnya suku bunga bank yang berdampak pada penurunan Pendapatan Jasa Giro Bunga Deposito.

Menjawab saran mengenai pengunaan sistem yang modern dan inovatif, Bupati mengatakan bahwa Pemkab Cilacap telah melakukan inovasi pembayaran pajak dengan menggunakan kode bayar melalui aplikasi SITAXDA.

“Hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk belanja daerah yang dirasakan masyarakat secara langsung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, serta dalam rangka meminimalisir kebocoran Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji.
Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji.

Guna memastikan belanja prioritas dan target-target kinerja, serta layanan pemerintah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara maksimal, Pemerintah Kabupaten Cilacap secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja yang dilaksanakan tiap triwulan.

“Proses ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat,” kata Bupati.

Berkaitan dengan saran agar anggaran perawatan jalan tepat sasaran di ruas-ruas jalan yang rusak berat, Pemkab telah menganggarkan total anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi sebesar 25 milyar rupiah.

“Upaya penambahan anggaran tersebut sebagai antisipasi terhadap kerusakan jalan akibat meningkatnya curah hujan, dan penanganan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan dilakukan dengan skala prioritas pada ruas jalan yang memerlukan penanganan segera,” jelas Tatto.

Pemkab Cilacap juga telah mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib perlindungan sosial TA 2022 sebesar 6,88 milyar rupiah yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial, kegiatan penciptaan lapangan kerja dan kegiatan perlindungan sosial lainnya.

Meningkatnya grafik angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Terhadap hal itu, Pemkab Cilacap telah memiliki sejumlah program percepatan kerja guna mengentaskan kemiskinan antara lain melalui pengoptimalan penggunaan BLT, renovasi RTLH, penggunaan Dana Desa sesuai regulasi pemerintah pusat, serta menggerakan peran serta perusahaan yang ada di Cilacap melalui program CSR, maupun bentuk pendampingan di setiap desa. (enka)

Tautan Sumber Berita

Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kantor Desa:

Jl. Raya Bantarsari, Bantarsari, Kec. Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53281

© 2022 made by: sketsaemas.com